Tolak RUU KPK dan RKUHP, Ratusan Mahasiswa Baubau Minta Presiden Bubarkan DPRD

indonesiasatu, 26 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BAUBAU - Aksi demonstrasi yang menolak Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan juga oleh ratusan mahasiswa di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Ratusan mahasiswa yang turun ke jalan hari ini merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi yakni, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan), Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) IST Buton, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Dalam salah satu tuntutannya, para demonstran meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk segera membubarkan DPRD. Massa aksi juga menilai, bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia sebagai bangsa saat ini telah dikebiri oleh pemerintah melalui DPRD.

"Kami sangat kecewa dengan DPRD, sehingga kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia bapak Jokowi agar DPRD di bubarkan saja, karena kami anggap mereka tidak pro-rakyat lagi," ungkap koordinator aksi Mursid, dalam press release yang dikirimkan kepada Indonesiasatu.co.id, Kamis (26/9/2019).

Isu utama yang disuarakan oleh ratusan mahasiswa se-Kota Baubau tersebut, yakni menolak RUU KPK dan RKUHP yang sangat kontroversial di tengah kehidupan rakyat Indonesia saat ini. 

Dijabarkannya pula, konstitusi di Indonesia saat ini menjamin kehidupan layak setiap warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 28A yang pada intinya berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Akan tetapi, munculnya Revisi UU KPK dan KUHP saat ini dirasakan sangat mencederai konstitusi Republik Indonesia. 

"Kebebasan rakyat yang dijamin melalui kemerdekaan terbatas. Maka persoalan ini kami anggap cacat hukum yang bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia," tegas Mursid. 

Aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 08.00 sampai 11.00 WITA. awalnya massa aksi menyampaikan orasinya di persimpangan kampus UMB, tak lama kemudian massa aksi bergeser menuju kantor Polres Baubau. Sekitar kurang lebih pukul 12.20 WITA seluruh masa aksi bergerak menuju kantor DPRD Kota Baubau, namun sangat disayangkan tak satu pun anggota DPRD yang berani menemui massa aksi. Akibat kejadian tersebut, masa aksi pun melampiaskan kekecewaan dengan cara menyegel kantor DPRD Kota Baubau. (LA

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami