Dewan Guru Besar IPB University Bahas Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Industri Berbasis Sagu

Dewan Guru Besar IPB University Bahas Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Industri Berbasis Sagu

BOGOR - Industri berbasis sagu tidak akan terwujud secara optimal tanpa adanya kebijakan dan upaya pengembangan yang tepat. Hal ini mendorong Dewan Guru Besar (DGB) IPB University untuk menggelar Webinar yang membahas mengenai Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Industri Berbasis Sagu, (28/07/2020).

“Pada keadaan COVID-19, kita tidak bisa diam saja. Hal yang dapat dilakukan oleh guru besar adalah mendiseminasikan ilmu yang dimiliki dan mencoba mencari pembenahan atas masalah di Indonesia. Kita berusaha agar pada saat kita mengupayakan menangani masalah kesehatan, secara bersamaan juga menangani masalah ekonomi.  Seminar kali ini merupakan seri kelima dari delapan serial yang dirancang untuk membahas persoalan seputar sagu dari hulu hingga ke hilir. Kita berharap bangsa Indonesia mampu merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan industri berbasis sagu secara terpadu dan berkelanjutan,” terang Prof Dr Evy Damayanthi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Guru Besar IPB University.

Dr Hadi Sucahyono, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pemaparannya membahas berbagai strategi dalam pengembangan infrastruktur untuk industri sagu. Yaitu melalui alternatif sistem penyaradan batang sagu yaitu dengan sistem pemikulan, sistem gletrek/digulingkan, sistem penyeradan dengan kereta dorong, sistem penyaradan dengan hewan, sistem kuda-kuda, mono cable winch system, sistem kabel, dan tepung sagu basah.

“Peran serta investasi masyarakat dan badan usaha yang terintegrasi didorong untuk mengatasi ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan. Adapun dukungan infrastruktur dapat diwujudkan melalui akses menuju sentra produksi dan jalan produksi (jalan di dalam kawasan sagu),” ungkap Dr Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia.

Sementara itu, pembahas webinar, Prof Dr Tajuddin Bantacut mewakili Dewan Guru Besar IPB University menyampaikan beberapa rekomendasi. Yakni identifikasi dan pemetaan wilayah dengan luasan yang memadai; Analisis topografi dan hidrologi;  Perancangan zonasi kawasan menurut karakteristik lahan (tanah), vegetasi, geologi, hidrologi, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan ruang kebun, produksi dan infrastruktur; Penentuan kapasitas industri pengolahan dan pergerakan bahan;  Perhitungan kebutuhan prasarana, sarana transportasi dan logistik;  Perancangan jaringan jalan dan sarana angkut lainnya; Perhitungan kebutuhan investasi publik, BUMN/swasta dan masyarakat; Grand Design kawasan sagu terpadu (kebun, pabrik, darmaga/pelabuhan, bangunan logistik, dan lain-lain); dan Grand design/Master Plan baik secara Nasional dan Kawasan.

“Kita sudah punya visi yang sama, cara pandang yang sama tapi cara bertindak kita yang masih berbeda-beda karena kita tidak punya satu rencana yang terpadu untuk semua kawasan. Parsial-parsial yang tidak terpadu tidak dapat menghasilkan dampak sinergis yang memadai, kita perlu satu rencana untuk semua kegiatan,” tutup Prof Tajuddin.  (ipb.ac.id)